Ketua PMII dan Ipmapus Minta Fungsi Pengawasan DPRD di Perkuat

oleh

MAMUJU,Menanggapi polemik tenaga GTT dan PTT sampai tujuh bulan tidak mendapat gaji,Ketua PMII Mamuju Rusdi Nurhadi menuturkan selama ini dirinya yang bicara namun pada aksi kali ini Rusdin memberi apriasi atas keberanian dan semangat para guru honorer yang telah berani mengeluarkan aspirasi dan jeritannya.

“Terkadang dari permasalahan teman-teman honorer,biasanya kami hanya mendampingi masyarakat dan tidak bicara. Tapi hari ini alhamdulillah para guru-guru berani serta betul-betul mengeluarkan ekpresi,mengeluarkan aprisiasi. Kebetulan kordum menyampaikan bahwa harus menyampaikan issu setrategis, ayah handa bapak Arifuddin pejabat yang baru bahwa bapak Andi Sukri Tamalele telah meninggalkan sebelum permasalahan,” ujar Rusdi. Rabu (4/7/2018).

Rusdi meminta kepada bapak Arifuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Sulbar yang baru agar dapat memperbaiki semua permasalahan,menuntaskan,sesuai dengan UUD 1945 selaku dari mahasiswa menegaskan untuk segara menuntaskan permasalahan secepatnya.

“Yang tidak aktif sesuai hasil perivikasi di coret saja jangan takut,kami siap dampingi. Anggota dewan yang terhormat tolong diperkuat fungsi pengawasan karena kami menganggap bahwa bapak dan ibu kecolongan,” sambungnya

Rusdi juga menambahkan,hal ini kami bahasakan persuasif perlu langsung turun dilapangan. Selain itu terkhusus Ketau komisi lV dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap Dinas Pendidikan,untuk dapat bekerja lebih maksimal.

Di tempat yang sama Ketua Ipmapus Cabang Mamuju Muh Ahyar menyatakan,sampai saat ini berdasarkan UU No 20 tahun 2009 tentang fungsi dan tugas DPRD salah satunya adalah tentang pengawasan,seharusnya mulai dari bulan januari 2018 telah dilakukan proses ini.

“Bukan setelah marah guru-gurunya baru mau dilakukan proses ini,berarti ini sudah ada sedikit kesalahan atau kecelakaan berfikir DPRD. Kemudian untuk kepala Dinas Pendidikan (Arifuddin),setelah mendengar aspirasi dari para guru honorer bahwa saya melihat dari aspek hukumnya ternyata pembahasan anggaran di DPRD sudah di cairkan anggaran untuk 925 orang ini dan anggarannya telah ada,” sambungnya

Namun saat ini anggaran yang ada hanya mampu membayarkan untuk 200 orang, karena itu melihat hal ini pihaknya akan melaporkan malademistrasi yang terjadi kepada Ombusdman Republik Indonesia perwakilan Mamuju agar kesalahan ini tidak terulang kembali.

“Jadi selaku perwakilan rakyat bapak harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD,” tutupnya.(zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *