Dalam Meningkat Percepatan Ekonomi BI Sulbar Gelar FGD

oleh

MAMUJU – Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar focus group discusion (FGD) dalam rangkat optimalisasi pemanfaatan APBD untuk percepatan ekonomi Sulawesi Barat. Kamis (5/7/2018) di Hotel D’Maleo Mamuju.

Acara tersebut dihadiri: Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, Kepala DJBPM Sulbar Saiful Islan,Kepala BI Dadal Angkoro dan para undangan lainnya.

Dadal Angkoro mengatakan,kegiatan ini bertujuan untuk mepenfaatan atau optimalisasi anggaran pemerintah dari sisi viskalnya. Terkhusus anggaran ABPD dalam kerangka mempercepat pertumbuhan ekonomi,khususnya ekonomi Provinsi Sulawesi Barat.

“Hari ini kita mengadakan yang kita namakan focus group discusion (FGD),dengan menghadirkan narasumber langsung dari Jakarta yaitu prof.Dr.Robet Sumanjuntak (staf ahli kementrian keuangan) bersama juga dari staf sekreteriat pengendali inflasi pusat. Mereka dihadirikan ke Mamuju khusus berbicara bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Dadal

Lanjut dikatakanya,dari sisi viskal anggaran pemerintah dapat mendorong perekonomian dimana selama ini dipertanyakan ke-BI. Melalui pemanfatan dari sisi viskal ini , bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berdasarkan isensi atau objektif dari OPD.

“Tentunya,kaitan kalau kita bicara viskal kita bicara pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan moniter dan BI. Pertanyaannya tadi bagaimana serapan anggarannya,tantangan tantangan teknisnya seperti apa,padahal yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi didorong oleh pemerintah dan sektor swasta,” sambungnya

Dadal juga menuturkan meskipun pihak swasta turut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,secara umum pemerintah tetap menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi.

“Kecuali negara negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat,itu swasta yang lebih dominan tetapi seperti negara Indonesia atau negara yang berkembang pemerintah menjadi motor utama untuk menggerakkan ekonomi. Anggaran terhenti pasti perekonomian juga terhenti,ada problem teknisnya yang perlu kita ketahui apa penyebabnya sehingga serapan sedikit di awal awal dan tertinggi di akhir akhir triwulan,” terang Dadal

Ia juga menambahkan,melihat dari penyerapan anggaran di akhir akhir triwulan seperti infrastruktur penyerapan di akhir efektipitas sangat berkurang,penyerapan anggarannya relatif tidak berdampak keekonomi itu menyebabkan menjadi kewatiran kami.

“Kalau bisa dilakukan dari awal infrastrukut berjalan dari awal,pertumbuhan ekonomi lebih tinggi itu yang kami harapkan,” himbuh Kepala BI itu.

Terkait yang disampaikan keluh kesan dari semua perwakilan Kabupaten, Dadal Angkoro menjelaskan apa yang disampaikan oleh OPD tersebut pihaknya telah mengetahui hal tersebut. Dimana salah satu OPD perwakilan Kab Polman mengatakan aturan harus dirubah,serapan anggaran telah di atur, tetapi dapat di atur sebelum penetapan APBD secara resmi (sudah pasti) setelah proses lelang.

“Tadi juga telah di dukung oleh BPKP,aturan seperti itu tidak ada yang ada adalah permasalahan teknis seperti yang di jelaskan BPKP. Tenyata Pemkab-nya tidak menetapkan pelaksananya,Pemkab-nya tidak menetapkan pimpronya,yang menghambat ini karena tidak kesiapan Pemkab bahwa peraturan Presiden tidak boleh dilanggar.” Tutupnya.(zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *