RAPBD Perubahan 2019 Disepakati Lima Fraksi di DPRD Sulbar

oleh -

JURNALPENA.CO.ID, MAMUJU – Berdasarkan rapat paripurna DPRD Sulbar, Jumat (13/9/19), lima fraksi menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun 2019.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Yahuda mengatakan APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

“Kami dari Fraksi Demokrat menyetujui agar ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat menjadi peraturan daerah. Kami berharap agar nantinya RAPBD Perubahan betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Perda yang memenuhi keinginan masyarakat Sulbar,” kata Yahuda.

Sementara Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicara Sudirman mengatakan Ranperda APBD Perubahan 2019 Sulbar telah diserahkan untuk dibahas bersama dengan DPRD Sulbar dan proses pembahasan Ranperda ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme.

“Kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar dapat memahami dan menerima Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk disetujui menjadi Perda,” kata Sudirman.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Abdul Halim meminta kepada pemerintah provinsi Sulbar agar tetap melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2019.

Ia mengkau masih terdapat kegiatan yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat tapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara tidak profesional sehingga program ataupun kegiatan tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Sulbar secara merata.

“Kepada pemerintah provinsi Sulbar agar terus memperhatikan aspek prinsip keadilan anggaran dan pemerataan secara profesional tanpa diskriminasi,” kata Abdul Halim.

Sementara Gubernur Sulbar, Ali Baal Madar mengatakan penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2019 merupakan wujud kongkrit dari kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD melalui penandatanganan KUA PPAS,” kata Ali Baal .

“Semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas dari setiap rupiah alokasi anggaran daerah dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (*/adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *