Larangan Pengoperasian THM, Dewan Harap Ada Solusi Bagi Pekerja yang Dirumahkan

oleh

JURNALPENA.CO.ID,MAKASSAR – Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mempertimbangkan nasib para pekerja tempat hiburan malam (THM) yang dirumahkan, pasalnya belum ada solusi yang dianggap tepat untuk mensinkronkan larangan pengoperasian THM di tengah pandemi yang ditekankan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

“Itu sudah benar, tetapi ada juga sisi lain yang perlu dipertimbangkan, seperti yang sebelumnya disampaikan yaitu bagaimana kebijakan ekonomi ini diselaraskan, ketika THM dan panti pijat ditutup itu harus diberikan kebijakan ekonomi yang berupa output atau solusi,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, William Laurin

William mengatakan belum ada formula yang tepat untuk menangani persoalan pekerja yang dirumahkan. Metode bantuan sosial (bansos) yang diberikan seperti di awal masa COVID dianggap hanya sementara.

“Mereka ini sudah menunggu sekian lama kalau ini ditutup apa kebijakannya. Bansos itu kan cuman sementara, mereka yang diberikan sembako ini bukan hanya itu kebutuhannya,” ujar legislator PDIP ini.

Guna menyelesaikan persoalan ini, William mengatakan Komisi B siap melakukan mediasi bersama antara masyarakat dalam hal ini pekerja dengan pemerintah kota Makassar.

“Mereka itu (pekerja THM) sudah meminta rapat dengar pendapat, untuk duduk bersama dengan pemerintah kota, kita di DPRD kan selalu memediasi bagaimana dari sisi pemerintah kota dan masyarakat,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *