Wakil Ketua DPRD Sulbar Temui Pengunjuk  Rasa Tolak Omnibus Law

oleh

JURNALPENA.CO.ID, MAMUJU – Suasana tegang menyelimuti aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Massa gabungan dari berbagai aliansi mahasiswa di Majene dan Mamuju itu menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Barat.

Massa aksi menuntut DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja itu, karena dianggap menghianati rakyat. Apalagi, undang-undang itu secara akademik dianggap bertentangan dengan konstitusi 1945, karena akan menjadi ‘payung hukum’ bagi pelanggaran lain.

Sejumlah peserta aksi bergantian menyuarakan tuntutan, mendesak pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Massa menganggap DPR telah menghianati rakyat dengan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

“Indonesia saat ini tidak sedang menerapkan sistem hukum common law. Tidak hanya itu, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga telah mengkhianati cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menginginkan terciptanya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur,” kata Koordinator Aksi, Sakti, Rabu (7/10/2020).

Lanjut Sakti, karena itu, massa aksi menuntut DPRD Sulawesi Barat agar melayangkan surat ke DPR sebagai bentuk penolakan atas undang-undang itu. Massa aksi juga menginginkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

“Hari ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR. DPR telah menjadi penghianat rakyat. Kami minta anggota dewan di Provinsi Sulbar, untuk melayangkan surat kepada DPR RI,” ujar Massa .

Aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan. Ada demonstran yang memaksa masuk ke Gedung DPRD Sulawesi Barat untuk meminta anggota dewan keluar menemui mahasiswa.

Salah seorang di kerumunan hampir menjadi bulan-bulanan karena dianggap provokator. Usai ricuh, aparat kepolisian mengizinkan massa aksi masuk ke gedung dewan untuk menyampaikan aspirasinya.

Wakil ketua DPRD Sulawesi Barat Abdul Rahim yang menemui massa aksi demonstrasi menolak pengesahan UU tersebut mengatakan, gelombang penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah terjadi begitu kuat. Bahkan DPRD Sulawesi Barat telah sekian kali menerima aspirasi yang sama, pihaknya pun sudah membuat surat dan meneruskan ke DPR.

“Kami sudah menyampaikan aspirasi ini ke DPR, untuk aksi hari ini kami akan kembali membuat surat dan meneruskan ke DPR,” ungkap Abdul Rahim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *